Ombudsman Duga Pengangkatan dan Pengukuhan 478 Pejabat Pemprov Banten Ada Maladministrasi

LEBAK, - Mencermati Pengangkatan dan Pengukuhan 478 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten pada tanggal 2 Mei 2023 lalu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep 1625-BKD/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 17 April 2023 lalu.

Ombudsman RI perwakilan Banten, melalui  SIARAN PERS NO: 206/HM.01-10/V/2023, Serang 10 Mei 2023. Atas prakarsa sendiri Ombudsman menduga adanya maladministrasi perihal pengangkatan 478 ASN Pemprov Banten tersebut, berikut isi siaran pers Ombudsman Banten.

Baca juga: POGEI dan Hoga-Hoga Diperkenalkan Dalam Lawatan Presiden RI Jokowi di Kota Touris Parapat

Ombudsman membaca diantaranya: terdapat sekitar 53, 8% perpindahan pejabat 
lintas struktural, baik yang bersifat mutasi, promosi, maupun demosi. Dari seluruh 
perpindahan tersebut, 27% diantaranya ke bidang yang tidak linier dengan latar belakang pegawai.

Efektifitas birokrasi dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang prima. Birokrasi yang efektif 
dapat dibangun antara lain dengan keberadaan pejabat/pegawai yang berkompeten. Kompetensi sendiri bisa berasal dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang dilalui, pengalaman kerja, hingga kecenderungan pegawai yang bersangkutan. 

Baca juga: Kemendikbudristek: Sebanyak 293.848 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi Pegawai PPPK

Selain itu juga mempertimbangkan kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Ketentuan mengenai hal itu diatur dalam UU ASN beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Hal demikian tentu sudah dipahami oleh PPK maupun Pejabat yg 
Berwenang (PyB) di bidang kepegawaian dan sudah seharusnya dijadikan dasar dalam 
penempatan pegawai/personal.

Penempatan pegawai yang kurang memperhatikan norma-norma tersebut dapat 
menyebabkan banyak kerugian. Pertama, masyarakat tidak memperoleh layanan yang 
maksimal. Kemudian, kinerja instansi juga menjadi terganggu. Berikutnya, timbul demotivasi pada diri pegawai ybs. Oleh karenanya, diperlukan kecermatan dan pertimbangan yang komprehensif. 

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Momentum penempatan/pengangkatan pejabat sudah selayaknya menghindari jauh-jauh pertimbangan like or dislike, nepotisme, kepentingan politik sempit, atau bahkan jual beli jabatan. Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi dan memperhatikan permasalahan yang berkembang di publik, dengan IAPS Ombudsman akan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan 

kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis,  
Ombudsman tentu akan menyampaikan Saran ataupun pemberian Tindakan Korektif apabila betul ditemukan terjadi maladministrasi.
Di sisi lain, dengan adanya pemeriksaan dan hasilnya nanti dapat menjadi legitimasi jika 
pelaksanaan hal di atas sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Tim Ombudsman Banten juga mempersilakan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait 
untuk menyampaikan data/informasi yang valid dan relevan. Apabila dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, data/informasi dan identitas perlu dirahasiakan, maka 
dengan prinsip kerahasiaan Ombudsman, tentu akan kami berikan perlindungan sesuai 
ketentuan.

Masyarakat Banten dapat menghubungi Narahubung : Ichwan Aulia (0823-8875-5957) jika ingin sampaikan data atau informasi.***

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba